GMNI Sumut Dorong Kolaborasi Masyarakat dan Aparat Ciptakan Ruang Publik Aman dari Kriminalitas
Medan (Sumatera Utara), dimensitivinews.com
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Keamanan adalah Hak Rakyat: Strategi Bersama Memberantas Begal dan Premanisme" di Kota Medan, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah diskusi berbagai pihak dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menekan angka kriminalitas jalanan, khususnya aksi begal dan premanisme yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Ketua DPD GMNI Sumut, Michael Situmeang, mengatakan FGD tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap situasi keamanan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara.
Menurutnya, menciptakan ruang publik yang aman merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen mahasiswa.
“FGD ini merupakan bentuk kepedulian GMNI Sumut terhadap kondisi keamanan yang menjadi perhatian masyarakat. Mewujudkan ruang publik yang aman dari aksi kriminalitas dan premanisme membutuhkan keterlibatan semua pihak. Setelah kegiatan ini, kami berencana turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran agar tidak memberi ruang bagi tumbuhnya praktik-praktik kriminalitas,” ujar Michael.
Dalam kegiatan tersebut, Michael didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi Kristianus Dachi, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum Berry Sitohang, serta sejumlah kader GMNI Sumut.
GMNI Sumut juga menyatakan dukungannya terhadap upaya aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Organisasi tersebut menilai penegakan hukum yang profesional, sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, menjadi bagian penting dalam menekan angka kriminalitas.
“Sebagai organisasi kemahasiswaan, kami memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan masyarakat. Sinergi antara masyarakat dan aparat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Sumut, Berry Sitohang, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi serta masukan kebijakan terkait upaya pencegahan kriminalitas.
Ia mengungkapkan hasil diskusi dalam FGD tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi atau policy paper yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum.
“Kami ingin memberikan kontribusi sesuai fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan. Hasil diskusi ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang memuat berbagai faktor penyebab terjadinya kriminalitas dan premanisme serta solusi yang dapat diterapkan secara bersama-sama,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kristianus Dachi menilai faktor sosial dan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab munculnya tindak kriminalitas di tengah masyarakat. Karena itu, menurutnya, pendekatan edukatif dan pembinaan sosial juga perlu diperkuat selain upaya penegakan hukum.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terjerumus dalam tindakan yang melanggar hukum. Banyak aktivitas positif yang dapat menjadi sarana pengembangan diri dibandingkan memilih jalan kriminal,” katanya.
Melalui FGD tersebut, GMNI Sumut berharap tercipta kolaborasi yang lebih kuat antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan lingkungan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci penting untuk menekan angka kriminalitas sekaligus menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat.
(Arfah)
