Aksi Damai Aliansi Gerakan Timor Raya Pada Peringatan Internasional Women Day Di Kantor Gubernur dan kantor DPRD Provinsi NTT.
Kupang (Nusa Tenggara Timur), dimensitivinews.com.
Aliansi Gerakan Timor Raya menggelar Aksi Damai dan sekaligus Audiens di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD provinsi NTT dalam memperingati hari perempuan sedunia(internasional Women Day).
Dalam aksi tersebut selain mengangkat dan mengkampanyekan isu-isu perempuan yang jarang mendapatkan perhatian serius oleh negara, Dan juga isu-isu sosial lainnya seperti isu Agraria, pemangkasan anggaran subsidi melalui pepres nomor 1 tahun 2025 dan isu-isu rakyat lainnya.
Dalam pantauan awak media ini Senin 10/03/2025 Para Aksi yang tergabung dalam Aliansi AGTOR (Aliansi Gerakan Timor Raya) dan juga masyarakat adat pubabu Besipae dari desa linamnutu menyampaikan Aksinya, yang bertujuan secara spesifik menanyakan kejelasan status tanah masyarakat pubabu Besipae yang sampai hari ini belum ada titik terang. Dalam arti pemerintah provinsi NTT belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di pubabu besipae.
Kasus yang ada di pubabu besipae bukan lagi rahasia publik yang harus di tutupi, tetapi kasusnya sudah go internasional atau mendunia namun sayangnya upaya dan perhatian pemerintah masih jauh dari harapan.
Persoalan yang sudah 15 tahun ini belum terselesaikan sejak kurun waktu masa jabatan VBL. Sehingga Aliansi Gerakan Timor Raya bersama perwakilan dari masyarakat korban penggusuran yang di besipae pada tahun 2020 berlanjut, hari ini melaksanakan Aksi Damai di kantor Gubernur dan juga kantor DPRD Provinsi NTT
Penggusuran yang secara sepihak oleh pemerintah provinsi NTT tanpa ada ganti rugi, pencaploka lahan, teror intimidasi, pemukulan dan penangkapan masyarakat sangat menjadikan situasi yang menakutkan, masalah yang tertimbun sejak lama itu terkesan bahwa pubabu memang sangat jauh dari perhatian negara.
Dalam momentum hari ini Aliansi Gerakan Timor Raya (AGTOR) menggelar Aksi dengan tuntutan sebagai berikut:
1. Berikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat pubabu
Besipae.
2. Hentikan segala aktivitas di pubabu Besipae sebelum adanya penyelesaian
Pemprov NTT harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat pubabu Besipae.
3. jalankan reforma agraria sejati dan bangun industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat.
Dalam pantauan awak media ini sekitar pukul 13:00 WITA Aliansi dan beberapa tua adat masyarakat desa linamnutu juga berdialog dengan anggota DPRD provinsi, tentang masalah PERDES linamnutu yang sudah cukup meresahkan masyarakat di desa linamnutu.
(Melki S. Selanjutnya)
