Kantor Inspektorat Banyuasin Didemo, JPKP Minta Audit Desa dan Transparansi Auditor
Banyuasin (Sumatera Selatan), dimensitivinews.com.
Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuasin menjadi lokasi aksi damai yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Banyuasin pada Kamis (8/1/2026). Rombongan yang dipimpin koordinator aksi Indosapri mendesak pihak inspektorat untuk melakukan audit profesional terhadap seluruh desa di Kecamatan Muara Sugihan serta meningkatkan transparansi proses pemeriksaan.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari tuntutan yang telah disampaikan melalui aksi damai pada Rabu (16/7/2025) di depan Kantor Bupati Banyuasin. Pada saat itu, JPKP telah mengajukan permohonan audit Dana Desa periode anggaran 2023–2024 untuk seluruh desa di kecamatan tersebut.
"Belum ada kepastian hukum maupun tindak lanjut yang jelas dari laporan yang kami sampaikan sebelumnya," ujar Indosapri dalam orasinya.
Selain mendesak audit lapangan, massa juga menuntut klarifikasi terkait laporan tersebut dan mengusulkan pembentukan tim investigasi baru. Mereka juga meminta Inspektur Daerah merekomendasikan kepada Bupati Banyuasin untuk mengganti Kepala Tim Investigasi Inspektorat yang telah menjabat selama enam tahun.
"Selama ini kami tidak pernah mendapatkan kejelasan hasil audit. Sebagai pelapor, kami berhak mengetahui proses dan hasilnya secara transparan," tegas Indosapri, yang menilai kinerja tim saat ini kurang terbuka.
Dari pantauan lapangan, rombongan terlihat menunjukkan emosi akibat tuntutan yang berulang kali belum mendapatkan tanggapan resmi. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Inspektorat Kabupaten Banyuasin belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang disampaikan JPKP.
(Yusan)
