Wakil Bupati Tebo Buka Musrenbang RKPD 2027, Tekankan Pembangunan Terarah dan Berkelanjutan


Wakil Bupati Tebo Buka Musrenbang RKPD 2027, Tekankan Pembangunan Terarah dan Berkelanjutan
 
Tebo (Jambi), dimensitivinews.com

Wakil Bupati Tebo secara resmi membuka dan memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) se-Kabupaten Tebo untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tebo itu digelar Selasa (27/1/2026).
 
Sebagai forum strategis, Musrenbang bertujuan menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, sekaligus menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat sebagai dasar kebijakan pembangunan ke depan.
 
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Musrenbang bukan hanya kegiatan formal tahunan, melainkan tahapan krusial untuk mewujudkan perencanaan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
 
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Tebo ke depan benar-benar terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tegasnya.
 
Ia menambahkan bahwa seluruh usulan pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah serta keselarasan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.
 
“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistis, terukur, dan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Wakil Bupati.
 
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.
 
“Saya berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi secara solid, menyatukan visi, dan bekerja terintegrasi agar program yang direncanakan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Tebo,” pungkasnya.
 
Musrenbang RKPD 2027 diikuti oleh jajaran perangkat daerah, unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo, perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hasil musyawarah ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD sebelum ditetapkan secara resmi.
 
(Herman)