Terima Kunker Komisi B DPRD Sulsel, Wabup Barru Soroti Tekanan Fiskal dan Tunggakan DBH

Terima Kunker Komisi B DPRD Sulsel, Wabup Barru Soroti Tekanan Fiskal dan Tunggakan DBH

BARRU (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM

Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Bupati Barru, Selasa (23/6/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari kondisi fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), pembiayaan BPJS Kesehatan, hingga pengelolaan aset pemerintah.

Mengawali sambutannya, Abustan menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf dari Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, yang tidak dapat hadir karena sedang mengikuti agenda nasional di luar daerah.

Dalam paparannya, Abustan menjelaskan kondisi Kabupaten Barru yang merupakan kabupaten kedua terkecil di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sekitar 1.100 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 196 ribu jiwa. Kabupaten ini memiliki garis pantai sepanjang 78 kilometer yang menjadi salah satu potensi utama sektor perikanan.

Meski sektor perikanan menyumbang sekitar 32 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menurutnya kapasitas fiskal daerah masih relatif terbatas.

“PAD Kabupaten Barru saat ini sekitar Rp60 miliar. Namun sebagian besar berasal dari layanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas. PAD murni yang benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan daerah hanya sekitar Rp38 miliar,” ungkap Abustan.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Barru saat ini menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Dari APBD yang sebelumnya berada di atas Rp1 triliun, kini tersisa sekitar Rp769 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran dan berbagai kewajiban belanja yang harus dipenuhi.

Selain berkurangnya dana transfer pusat sekitar Rp131 miliar, pemerintah daerah juga harus mendukung sejumlah program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Untuk Sekolah Rakyat kami sangat bersyukur karena Barru mendapat alokasi pembangunan yang cukup besar dan menjadi salah satu yang terbesar di Sulawesi Selatan. Ini tentu menjadi program yang harus kita dukung bersama,” katanya.

Wabup juga menyoroti beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini Kabupaten Barru memiliki sekitar 860 PPPK penuh waktu dan lebih dari 2.300 PPPK paruh waktu yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Kami harus menyiapkan anggaran kurang lebih Rp18 miliar hanya untuk pembiayaan PPPK. Sementara status dan skema pembiayaan PPPK paruh waktu hingga kini masih belum memiliki kepastian yang jelas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Abustan meminta perhatian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan mencapai Rp15 hingga Rp16 miliar. Ia juga menyoroti perubahan kebijakan sharing pembiayaan BPJS Kesehatan yang dinilai berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kami berharap jika memang ada perubahan kebijakan, dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pemerintah daerah. Sebab pelayanan kesehatan masyarakat sangat bergantung pada kepastian dukungan pembiayaan tersebut,” tegasnya.

Selain persoalan fiskal, Abustan menyebut tantangan pembangunan infrastruktur masih cukup besar. Tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini diperkirakan baru mencapai sekitar 30 persen sehingga membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, A. Azizah Irma Wahyudiyanti, mengatakan kunjungan ke Kabupaten Barru merupakan kunjungan kerja perdana Komisi B sejak dilantik sekitar satu tahun lalu.

“Kunjungan ini selain sebagai ajang silaturahmi, juga untuk membahas sejumlah isu strategis, khususnya terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025,” ujarnya.

Azizah menjelaskan, meskipun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih terdapat sejumlah catatan dari BPK yang perlu mendapat perhatian, salah satunya terkait Dana Bagi Hasil (DBH).

“Di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini, kami memahami bahwa DBH sangat dibutuhkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, persoalan DBH dan sharing pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi perhatian serius DPRD Sulsel karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi B DPRD Sulsel juga meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Barru terkait pendataan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Kabupaten Barru. Data tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Aset yang saat ini sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sulsel.

“Kami berharap aset-aset milik Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Barru dapat terdata dengan baik. Jika ada aset yang potensial dikembangkan, tentu dapat menjadi peluang meningkatkan nilai ekonomi dan pendapatan daerah,” ungkap Azizah.

Kunjungan kerja Komisi B DPRD Sulawesi Selatan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya di bidang fiskal, pelayanan kesehatan, pengelolaan aset, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Asisten I Setda Barru, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Sekretaris Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Perikanan, perwakilan Inspektorat, BKAD, serta Bagian Ekonomi Setda Barru.

(Darman)