PBM Sulsel Resmi Bentuk Kepengurusan, Siap Jadi Rumah Perjuangan Pekerja Migran
MAKASSAR (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Persatuan Buruh Migran (PBM) Provinsi Sulawesi Selatan resmi membentuk kepengurusan Executive Committee (EC) periode 2026–2031.
Kepengurusan tersebut dibentuk melalui Musyawarah Daerah (Musda) I PBM Sulsel yang digelar di Makassar, Selasa (22/9/2026). Kegiatan dibuka langsung Ketua Umum Executive Committee PBM, Boby Maarif, melalui konferensi video.
Musda dihadiri perwakilan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, keluarga PMI, serta pemerhati isu migrasi.
Forum tersebut menyepakati pembentukan struktur organisasi yang diharapkan menjadi wadah advokasi, perlindungan, dan pemberdayaan PMI asal Sulawesi Selatan, mulai dari tahap pra-keberangkatan hingga purna penempatan.
Ketua EC PBM Sulsel terpilih, Firman Hermanda, mengatakan pembentukan organisasi tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi PMI, baik sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke daerah asal.
“Selama ini buruh migran kita berangkat sebagai pahlawan devisa, tapi ketika tiba di negara penempatan tak jarang mereka menghadapi masalah, bahkan banyak yang pulang dengan berbagai macam masalah. Tidak ada rumah pengaduan yang benar-benar dari kita dan untuk kita,” ujar Firman.
Menurutnya, PBM Sulsel akan berupaya menjadi ruang bersama bagi PMI dan keluarganya untuk mendapatkan informasi, pendampingan, serta akses advokasi ketika menghadapi persoalan.
“Executive Committee PBM Sulsel ini kita bentuk untuk menjadi rumah besar itu. Kita akan kawal dari bawah, dari desa, dari proses rekrutmen yang prosedural dan bebas dari calo, sampai memastikan hak-hak mereka di luar negeri dan saat pulang ke kampung,” tegasnya.
Susunan Pengurus EC PBM Sulsel
Dalam Musda tersebut, ditetapkan susunan kepengurusan EC PBM Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026–2031, yakni:
Ketua: Firman Hermanda
Sekretaris: Surianty
Bendahara: Andi Ahmad Baso, S.P., M.Si.
Divisi Pusat Studi dan Kajian Imigrasi: Rahmatiah
Divisi Hukum dan Advokasi: Firman K., S.H.
Divisi Data, Informasi, Publikasi/Komunikasi: Ibnu
Divisi Keuangan: Fatimah
Divisi Kesekretariatan: Ruslan Efendi
Divisi Satuan Tugas Pencegahan TPPO: Syahrul
Divisi Keorganisasian: Murni, Hasnah, dan Isah
Fokus Program 100 Hari
Dalam 100 hari pertama kepengurusan, EC PBM Sulsel menetapkan tiga program prioritas.
Pertama, memperluas promosi dan sosialisasi kanal pengaduan bagi masyarakat. Kedua, melakukan pendataan ulang PMI bermasalah dan purna PMI rentan untuk membuka akses terhadap bantuan hukum dan pemberdayaan ekonomi.
Ketiga, menjalin kerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan untuk melibatkan PBM dalam sosialisasi migrasi aman hingga tingkat desa.
Divisi Satgas Pencegahan TPPO PBM Sulsel, Syahrul, menegaskan organisasi tersebut akan mengambil posisi sebagai mitra pemerintah dalam upaya perlindungan pekerja migran.
“Kami bukan saingan pemerintah, kami adalah mitra kritis. Kami ingin memastikan hukum adat kita, yaitu siri' na pacce, juga hadir dalam perlindungan buruh migran. Jangan sampai orang Sulsel di luar negeri disiksa, tapi kita diam,” ujarnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan tersebut, PBM Sulsel juga membuka kesempatan bagi purna PMI, keluarga PMI, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu pekerja migran untuk bergabung sebagai anggota.
Organisasi tersebut berharap keberadaannya dapat memperkuat perlindungan PMI asal Sulawesi Selatan sekaligus mendorong terwujudnya migrasi yang aman, prosedural, dan berkeadilan.
(Karaeng Baso)
