Sidak SPBU Lipukasi, Bupati Barru Soroti Kuota, Antrean dan Pelayanan BBM
BARRU (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan komitmennya memastikan pelayanan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Barru berjalan tertib, adil, dan tidak merugikan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat Bupati melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Lipukasi, Sabtu (12/9/2026). Sidak ini merupakan tindak lanjut rapat Forkopimda Plus yang digelar sehari sebelumnya untuk membahas persoalan pelayanan dan distribusi BBM di Barru.
Dalam sidak tersebut, Bupati didampingi Sekda Barru A. Syarifuddin, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Syamsir, serta Kasat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Wirman Firdaus.
Bupati menyoroti sejumlah faktor yang dinilai berpengaruh terhadap antrean kendaraan di SPBU, mulai dari pola pelayanan, pergantian shift petugas, kuota dan distribusi BBM hingga kesiapan SPBU menghadapi gangguan listrik.
Salah satu perhatian utama adalah perubahan kuota BBM. Pada 2025, setiap SPBU disebut memperoleh sekitar 16 ton Solar dan 16 ton Pertalite per hari. Namun sejak Januari 2026, kuota tersebut berkurang menjadi sekitar 8 ton Solar dan 8 ton Pertalite per hari.
Andi Ina mempertanyakan jika pengurangan kuota menjadi salah satu penyebab kelangkaan, mengapa kondisi tersebut baru terasa pada Agustus.
> “Kalau alasan kuota menjadi pemicu kelangkaan, kita juga mempertanyakan. Kuota sudah berkurang sejak Januari. Tetapi Januari sampai Juli masih normal-normal saja. Kenapa baru Agustus mulai terasa?” tegas Andi Ina.
Menurutnya, persoalan BBM perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kuota. Pemerintah bersama pihak terkait harus mengevaluasi ketersediaan stok, distribusi, pola konsumsi, mekanisme penyaluran hingga pelayanan di SPBU.
Bupati juga menyoroti pergantian shift petugas yang dinilai berpotensi menyebabkan penumpukan kendaraan. Ia menegaskan, pergantian petugas tidak boleh menghentikan pelayanan selama stok BBM masih tersedia.
> “Kalau stok masih ada, pelayanan tidak boleh dihentikan. Pergantian shift harus dilakukan dengan serah terima petugas. Jangan menghentikan pelayanan sementara stok masih tersedia,” ujarnya.
Ia juga meminta tidak ada stok BBM yang sengaja ditahan ketika masyarakat masih membutuhkan.
“Yang kita jaga adalah masyarakat. Selama stok tersedia, pelayanan harus tetap berjalan,” katanya.
Selain persoalan antrean dan distribusi, Bupati meminta setiap SPBU memiliki sumber listrik cadangan berupa generator atau genset. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pelayanan tetap berjalan ketika terjadi pemadaman listrik PLN.
“Setiap SPBU saya harapkan menyiapkan generator. Kalau listrik PLN padam, pelayanan jangan langsung berhenti. Harus ada langkah antisipasi agar masyarakat tetap bisa dilayani,” tegasnya.
Andi Ina juga mengingatkan bahwa Barru merupakan daerah lintasan kendaraan dari berbagai wilayah. Namun, kondisi tersebut tidak boleh mengesampingkan kebutuhan masyarakat setempat.
“Barru memang daerah lintasan. Kita memahami itu. Tetapi warga Barru juga harus didahulukan. Jangan sampai masyarakat Barru kesulitan mendapatkan BBM di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Khusus nelayan dan petani, ia meminta penyaluran BBM dilakukan sesuai ketentuan dan kuota yang telah ditetapkan agar distribusi tepat sasaran.
“Nelayan dan petani harus patuh pada kuota. Jangan lintas SPBU. Kita ingin distribusi BBM tepat sasaran dan adil,” tegasnya.
Bupati juga meminta pelayanan di seluruh SPBU dikoordinasikan dengan baik agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pada satu titik, sementara SPBU lain masih memiliki kapasitas pelayanan.
Sebagai tindak lanjut, Andi Ina meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja bersama Satpol PP melakukan pemantauan langsung ke seluruh SPBU di Kabupaten Barru.
Pemantauan mencakup ketersediaan stok, pola pelayanan, pengaturan shift petugas, kesiapan generator, hingga kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM.
“Saya minta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja bersama Satpol PP turun langsung memantau semua SPBU di Barru. Jangan hanya menunggu laporan. Kita harus melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Menurut Andi Ina, pemerintah harus memastikan kondisi di lapangan secara langsung sehingga setiap persoalan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Sidak SPBU Lipukasi menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Barru menindaklanjuti hasil rapat Forkopimda Plus sekaligus memastikan persoalan BBM ditangani secara serius.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Kita tidak hanya rapat, tetapi turun langsung, melihat persoalannya dan memastikan ada solusi,” pungkas Andi Ina.
(Darman)
