Jelang Pemilu 2029, Pemkab Barru dan Bawaslu Perkuat Sinergi Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif
BARRU (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat sinergi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan saat kunjungan kerja Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., ke Kantor Bawaslu Kabupaten Barru, Rabu (4/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperluas keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu, serta mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas, khususnya menjelang Pemilu 2029.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Ina mengapresiasi jajaran Bawaslu atas kesempatan bersilaturahmi sekaligus melihat langsung kondisi kantor dan aktivitas kelembagaan pengawas pemilu tersebut.
Ia menegaskan, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan penyelenggaraan pemilu. Karena itu, sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan Bawaslu perlu terus diperkuat.
“Pemerintah Kabupaten Barru tentu menganggap penting sinergi antara Bawaslu dengan pemerintah daerah. Kita harus saling mendukung dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2029,” ujarnya.
Bupati juga berharap Bawaslu terus menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berdemokrasi.
Terkait dukungan kelembagaan, Andi Ina menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas dan kenyamanan kerja jajaran Bawaslu, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta ketentuan pengelolaan aset milik pemerintah.
Kebutuhan pembenahan fasilitas kantor Bawaslu, lanjutnya, akan menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk peluang untuk mengakomodasinya dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
Melalui MoU tersebut, diharapkan komunikasi dan koordinasi kedua lembaga semakin intensif, terutama dalam pelaksanaan program pendidikan politik dan pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Barru, serta Ketua dan jajaran komisioner Bawaslu Kabupaten Barru.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran demokrasi masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang transparan, demokratis, dan berintegritas di Kabupaten Barru.
(Darman)
