TAKALAR (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Prestasi membanggakan ditorehkan Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Desa ini berhasil masuk 10 besar calon Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dan berpeluang mewakili Sulawesi Selatan pada penilaian tingkat nasional.
Pencapaian tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penilaian langsung di Kantor Desa Topejawa, Jumat (13/11/2026).
Penilaian tersebut merupakan tindak lanjut Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Nomor B/6821/DKM.01.02/80-84/10/2026.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Takalar, Drs. Rijal Mustamin, M.M., yang hadir mewakili Bupati Takalar, menyambut kedatangan tim penilai sekaligus menyampaikan apresiasi atas capaian Desa Topejawa.
Dalam sambutannya, Rijal menjelaskan bahwa Kabupaten Takalar memiliki 86 desa dan 24 kelurahan dengan berbagai sumber pendanaan pembangunan, mulai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), hingga bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, Desa Topejawa dinilai memiliki kesiapan untuk bersaing dalam penilaian Desa Percontohan Antikorupsi tingkat provinsi.
"Dari sekian banyak desa di Kabupaten Takalar, kami menilai Desa Topejawa merupakan salah satu desa terbaik dan paling siap untuk mewakili Takalar dalam penilaian Desa Antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan," ungkapnya.
Ia berharap Desa Topejawa mampu memperoleh hasil terbaik dan melangkah ke tingkat nasional. Capaian ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi desa-desa lain di Takalar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Desa Antikorupsi menegaskan bahwa keberhasilan masuk 10 besar merupakan hasil dari tahapan seleksi yang telah dilalui. Namun, penilaian tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
"Sejak tahap administrasi, Desa Topejawa sudah memenuhi kriteria penilaian. Namun, yang paling penting bukan hanya administrasi, tetapi bagaimana tata kelola pemerintahan, pengawasan, dan keterbukaan pelayanan publik benar-benar berjalan di desa," jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan sistem pengawasan dan pendampingan yang baik agar penggunaannya tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Melalui Desa Antikorupsi, kita ingin menegaskan bahwa desa mampu bertanggung jawab dalam mengelola Dana Desa secara transparan, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tambahnya.
Dalam penilaian tersebut, terdapat lima komponen utama yang menjadi indikator evaluasi, yakni tata kelola pemerintahan, pengawasan, partisipasi masyarakat, keterbukaan pelayanan publik, dan kearifan lokal.
Tim penilai berharap Desa Topejawa dapat memenuhi seluruh indikator tersebut sehingga berpeluang terpilih sebagai wakil Provinsi Sulawesi Selatan pada tahapan penilaian Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Masuknya Desa Topejawa dalam 10 besar menjadi momentum penting bagi Kabupaten Takalar untuk memperkuat budaya antikorupsi dari tingkat pemerintahan desa.
Sebab, pemerintahan desa yang berintegritas tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga komitmen aparatur, transparansi pengelolaan anggaran, pengawasan yang efektif, serta keterlibatan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Humas Diskominfo Takalar, Inspektorat Kabupaten Takalar, Camat Mangarabombang, Kepala Desa Topejawa, Bhabinkamtibmas Topejawa, Ketua dan anggota BPD Desa Topejawa, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
(Muhammad Rizal)
