Kunjungan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Yayasan Guppi Provinsi Sulawesi Selatan
Pangkajene dan Kepulauan, Pangkep (Sulawesi Selatan), dimensitivinews.com
Menyikapi Kisruh yang berkepanjangan antara MTS Guppi Darul Qalam Bonto Langkasa Pangkep dengan Min Pangkep, maka pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Yayasan Guppi Sulawesi Selatan turun beserta Lowyernya, pada hari Minggu 25 Mei 2025 turun langsung melakukan peninjauan lokasi MTS guna untuk mengetahui kondisi dan letak tanah Mts Guppi Darul Qalam, berdasarkan Ikrar akta Wakaf tahun 2008 seluas 1.300 meter persegi.
Rombongan di terima oleh pengurus Yayasan Guppi Darul Qalam Bonto Langkasa bersama kepala MTS beserta gurunya, bahkan bapak Haji Hasan Rahim selaku pemberi tanah wakaf menyempatkan diri hadir.
Rombongan menerima penjelasan dari ketua yayasan Guppi Darul Qalam Bonto Langkasa pangkep Haji Muh Gazali Hasan Rahim S E, terkait batas tanah lokasi MTS demikian pula mengenai gedung setelah pengurus DPW Yayasan Guppi Sulawesi Selatan beserta Lowyer, sudah Paham dan mengerti duduk persoalannya.
Maka selanjutnya penjelasan mengenai terbitnya sertifikat tahun 1994 seluas 1.040 Meter persegi dan sertifikat tahun 2015 seluas 820 Meter persegi sesuai permintaan Lowyer, di jelaskan oleh pak Ersadi sambil mengambarkan asal mulanya sekolah ruang di kerja kepala sekolah, begitu juga hal asal usul tanah ketua yayasan Guppi Darul Qalam dan kepala sekolah MTS turut menambahkan penjelasannya.
Terkait sertifikat tahun 1994 seluas 1.040 meter persegi pihak yayasan Guppi Darul Qalam sama sekali tidak tau keberadaanya, begitu juga sertifikat tahun 2015 seluas 820 meter persegi munculnya sertifikat tahun 1994 dengan luas 1.040 Meter persegi, ketika pihak kemenag mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN Pangkep.
adapun hasil pengukuran tersebut oleh BPN Pangkep menjanjikan 3 hari setelah pengukuran dari tanggal 19 Mei 2025 hingga 25 Mei 2025 belum ada penyampaiannya hasilnya.
Sebelum berita ini di naikkan alhamdulillah hari ini Selasa 27 Mei 2025 informasi dari pihak BPN Pangkep bahwa, hasil pengukuran sudah ada cuma belum bisa di sampaikan kepada pihak pihak sebelum di adakan rapat bersama.
(Andi Ahmad Karaeng Baso)
