Barru Siapkan Anggaran Rp700 Miliar untuk 2026, Bupati Tekankan Prioritas dan Efektivitas
Barru (Sulawesi Selatan), dimensitivinews.com.
Kabupaten Barru bersiap menyongsong tahun 2026 dengan proyeksi anggaran sekitar Rp700 miliar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Barru dan DPRD, Senin (24/11/2025).
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menekankan pentingnya prioritas dan efektivitas dalam penggunaan anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa KUA-PPAS bukan sekadar dokumen teknis, melainkan cerminan komitmen untuk memastikan program prioritas berjalan adil dan merata bagi seluruh masyarakat Barru.
"Kita harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Prioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Andi Ina.
Bupati juga membagikan pengalamannya mengikuti Program Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah yang diselenggarakan Kemendagri bersama Lemhannas dan sejumlah lembaga nasional. Ia berharap pengalaman tersebut dapat diimplementasikan untuk mendorong percepatan pembangunan di Barru.
"Benchmarking ke Singapura memberikan inspirasi bahwa perubahan harus dimulai dari langkah kecil namun konsisten. Kita akan terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," jelasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk membuka sumber pendapatan baru dan mengelola anggaran secara lebih efektif. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD dan OPD terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SekRak) yang menjadi pilot project nasional di Barru.
"Sekolah Rakyat adalah kehormatan bagi Barru. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyukseskan program ini sebagai bagian dari upaya memajukan pendidikan dan layanan dasar bagi masyarakat," tambahnya.
Terkait kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Bupati menegaskan perlunya kajian mendalam dan sosialisasi yang matang sebelum diputuskan. Ia ingin memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh ASN.
"TPP tidak boleh diputuskan secara terburu-buru. Kita akan kaji mekanismenya dengan cermat, mempertimbangkan hak dan kebutuhan ASN serta kemampuan keuangan daerah," pungkasnya.
(Darman)
