Sri Rahayu: UMKM Adalah Tulang Punggung Ekonomi Jawa Barat, Perlu Dukungan Komprehensif
Karawang (Jawa Barat), dimensitivinews.com
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Sri Rahayu, S.H. (Mak Sri), menegaskan bahwa penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Aula Kantor Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Sabtu pagi. Kegiatan dihadiri oleh Karang Taruna dan warga masyarakat pelaku UMKM Desa Cilewo, dengan pembahasan interaktif mengenai tantangan dan peluang usaha lokal.
Dalam pemaparannya, Mak Sri menyatakan bahwa UMKM bukan sekadar sektor pendukung, melainkan memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "UMKM adalah tulang punggung perekonomian Jawa Barat. Tantangan yang mereka hadapi harus dijawab dengan kebijakan yang tepat serta pengawasan yang kuat," ujarnya.
Ia mengungkapkan sejumlah hambatan struktural yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, proses perizinan yang dianggap rumit, serta minimnya infrastruktur distribusi untuk pemasaran produk lokal. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi fokus perhatian bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, Mak Sri menekankan pentingnya pendampingan terkait literasi digital dan pengelolaan usaha. "Transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak agar UMKM mampu bertahan dan bersaing di tengah kompetisi pasar yang semakin ketat," katanya.
Dalam forum tersebut, ia menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan lapangan:
1. Memperluas akses pembiayaan formal bagi UMKM melalui Jamkrida dan lembaga keuangan mikro.
2. Mendorong pengembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh kabupaten/kota.
3. Menyederhanakan proses perizinan dan sertifikasi usaha, termasuk sertifikasi halal dan HAKI, melalui OSS dan layanan satu pintu.
4. Memperbanyak pelatihan peningkatan keterampilan serta pendidikan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing UMKM.
5. Mendorong digitalisasi UMKM, baik dalam pencatatan keuangan, pemasaran, maupun manajemen usaha.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Jawa Barat untuk memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap UMKM berjalan konkret dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, Ahdan Subhan, menyampaikan bahwa sertifikasi UMKM menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing produk lokal. "Sertifikasi usaha, termasuk halal, NIB, dan merek dagang, sangat penting agar produk UMKM Karawang bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Kami terus mendorong dan memfasilitasi agar proses sertifikasi semakin mudah dan terjangkau," ujarnya.
Ia menambahkan, dinas juga aktif melakukan pendampingan dan sosialisasi agar pelaku UMKM memahami manfaat sertifikasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan konsumen.
Mak Sri menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat akan terus diperkuat untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. "Kebijakan tidak cukup hanya tertulis di atas kertas. Harus ada pengawasan agar implementasinya benar-benar menjawab kebutuhan pelaku UMKM di lapangan," tegasnya.
Ia berharap, melalui kegiatan pengawasan seperti ini, pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi riil masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(Enday Sukandi)
