BARRU (Sulawesi Selatan), dimensitivinews.com
Komisi II DPRD Kabupaten Barru menggelar rapat kerja bersama sejumlah perusahaan dan instansi terkait guna membahas pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Barru, Senin (9/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri Asisten Administrasi dan Pembangunan Kabupaten Barru, perwakilan Bapprida Barru, Sekretaris Dinas Perikanan, serta perwakilan dari sejumlah perusahaan dan lembaga, di antaranya Bank BPD Sulselbar, PLN, PT Benur Kita, PT Sinar Barru Prima, dan Telkomsel.
Ketua Komisi II DPRD Barru, Syamsul Rijal, S.Pd, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa rapat kerja tersebut bertujuan untuk memperjelas komitmen perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Barru dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, peran dunia usaha melalui program CSR sangat penting, terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
“Forum ini kita laksanakan untuk memperjelas komitmen perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Barru terhadap pembangunan daerah, terutama dalam situasi efisiensi anggaran seperti saat ini. Kami berharap CSR perusahaan dapat menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat Barru,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Barru, Herman Jaya, menyampaikan bahwa Kabupaten Barru sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah tentang CSR yang ditetapkan pada tahun 2016. Namun, regulasi tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan terbaru, terutama setelah terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Herman juga mendorong pemerintah daerah agar segera menyelesaikan pembentukan Forum CSR Kabupaten Barru sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menurutnya, keberadaan forum tersebut sangat penting agar pelaksanaan program CSR dapat lebih terarah, terkoordinasi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pembentukan Forum CSR Kabupaten Barru ini jangan sampai berlarut-larut. Jika perlu, Bupati turun tangan langsung untuk mempercepat proses pembentukannya,” tegas Herman.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dan calon anggota Forum CSR agar proses pembentukan forum tersebut dapat segera terealisasi.
“Saya siap memfasilitasi pertemuan dengan semua calon anggota Forum CSR Kabupaten Barru agar kita bisa duduk bersama dan mempercepat terbentuknya forum ini,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan perusahaan juga menyampaikan komitmen untuk mendukung program-program pemerintah daerah melalui kegiatan CSR. Namun, besaran kontribusi yang akan diberikan masih akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan kebijakan dan perencanaan masing-masing perusahaan.
Komisi II DPRD Barru menegaskan bahwa ke depan diperlukan mekanisme yang lebih jelas dan terkoordinasi dalam pengelolaan program CSR di Kabupaten Barru. Hal ini dinilai penting agar kontribusi dunia usaha tidak berjalan secara sporadis, melainkan terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat.
DPRD Barru juga memastikan akan terus mengawal sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, sehingga pelaksanaan program CSR dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Barru.
(Darman)
