Pemkab Jeneponto Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Bahas Program 3 Juta Rumah dan Jaminan Halal
JENEPONTO (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Selasa (3/3/2026).
Rakor tersebut diikuti Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Jeneponto, Maskur, bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dari Ruang Rapat Sekda Jeneponto. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.
Tekankan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang dalam arahannya menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Ia mengingatkan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator utama stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok.
“Pemerintah daerah harus responsif dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya dalam pemaparan.
Evaluasi Program Strategis Nasional
Selain isu inflasi, rakor juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari program strategis nasional. Daerah diminta aktif berkoordinasi dalam aspek perizinan, penyediaan lahan, serta sinkronisasi kebijakan.
Tak hanya itu, Kemendagri turut mensosialisasikan penyelenggaraan jaminan produk halal guna memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha serta meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun global.
Komitmen Dukung Kebijakan Pusat
Pemkab Jeneponto mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara seksama sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Partisipasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mengawal pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat lokal.
Melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengendalian inflasi dan pelaksanaan program strategis nasional dapat berjalan efektif serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
(Basri Tola)
