BARRU — Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si, memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Selasa (10/3/2026).
Rapat yang digelar pada hari ke-20 Ramadan tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, para camat, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, koordinator wilayah (korwil), koordinator kecamatan (korcam), serta para pelaksana program di tingkat lapangan.
Dalam arahannya, Pj Sekda Barru menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar pihak agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
“Semoga dengan rahmat Allah SWT dan sinergi kita semua, program strategis nasional ini dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Abubakar.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu kendala awal dalam pelaksanaan program MBG adalah koordinasi yang belum sepenuhnya optimal antara pemerintah daerah dan para pelaksana di lapangan. Karena itu, komunikasi antara camat, perangkat daerah, korwil, korcam, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu terus diperkuat.
Menurutnya, para pelaksana program diharapkan aktif menjalin komunikasi dengan camat sebagai pimpinan wilayah serta melaporkan setiap perkembangan maupun kendala yang dihadapi di lapangan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak mengedepankan kerja sama dan koordinasi, serta menghindari sikap saling menyalahkan apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan program.
Dalam rapat tersebut turut dibahas sejumlah aspek teknis pelaksanaan program, di antaranya pengawasan kualitas bahan makanan, validasi data penerima manfaat, serta mekanisme pelaporan yang akurat dan transparan.
Kepala SPPG diminta memastikan kualitas bahan makanan yang diterima dari mitra atau pemasok dengan melakukan pengecekan langsung saat proses pengantaran.
Pj Sekda juga menegaskan bahwa seluruh pihak wajib mematuhi petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, termasuk larangan bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan program untuk merangkap sebagai pemasok bahan makanan.
Selain itu, data penerima manfaat harus disusun secara rinci dan valid, mencakup peserta didik mulai dari jenjang TK/PAUD hingga SD, serta kelompok sasaran lainnya seperti ibu menyusui dan anak di bawah dua tahun. Data tersebut juga diminta untuk dibagikan kepada camat guna memudahkan proses pengawasan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barru menegaskan pentingnya penyusunan data penerima manfaat secara detail. Dari total 2.857 penerima manfaat, data harus memuat jumlah peserta didik, kelompok sasaran 3B, serta tenaga pendidik yang terlibat.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan camat agar setiap perkembangan dan kendala di lapangan dapat segera diketahui oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Barru menyampaikan bahwa saat ini terdapat 17 SPPG yang telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 37.555 orang, sementara lima SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan.
Pemerintah Kabupaten Barru berharap sebagian SPPG yang sedang dipersiapkan tersebut dapat mulai beroperasi setelah Lebaran, sehingga cakupan penerima manfaat program MBG dapat terus meningkat menuju target lebih dari 54.000 penerima manfaat di Kabupaten Barru.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap kolaborasi seluruh pihak semakin kuat sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Barru dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkontribusi dalam menciptakan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
(Darman)
