Takalar Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
Takalar (Sulawesi Selatan), dimensitivinews.com
Pemerintah Kabupaten Takalar kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi indikator positif atas upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta opini BPK dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026). Hadir menerima hasil pemeriksaan tersebut Bupati Takalar H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar H. Muhammad Hasbi dan Ketua DPRD Kabupaten Takalar H. Muhammad Rijal.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan dokumen hasil pemeriksaan sebagai bagian dari mekanisme resmi penyerahan LHP BPK kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Takalar mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, DPRD, serta dukungan berbagai pihak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.
“Alhamdulillah, Kabupaten Takalar kembali mempertahankan opini WTP. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas akan terus menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengawasan, dan memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, H. Muhammad Hasbi, menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Menurutnya, sinergi dan koordinasi yang baik antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, turut mengapresiasi capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif memiliki peran strategis dalam mendorong pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Capaian ini menjadi tanggung jawab bersama untuk terus dipertahankan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Dengan kembali diraihnya opini WTP, Pemerintah Kabupaten Takalar diharapkan dapat terus mempertahankan budaya kerja yang profesional, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Prestasi ini sekaligus menjadi refleksi komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Muhammad Rizal)
