Bupati Barru Matangkan Operasional Sekolah Rakyat, Tekankan Kualitas Bangunan dan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
Barru (Sulawesi Selatan), dimensitivinews.com
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Operasional Sekolah Rakyat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Kantor Bupati Barru, Rabu (8/7/2026). Rapat tersebut digelar untuk memastikan seluruh aspek pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat siap menjelang peresmian serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Juli 2026.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Kabupaten Barru menjadi salah satu dari sembilan daerah di Sulawesi Selatan yang memperoleh Program Sekolah Rakyat Permanen.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Barru bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Forkopimda, serta seluruh perangkat daerah yang terus mengawal program strategis pemerintah pusat tersebut.
"Ini adalah hasil perjuangan bersama. Mari kita pastikan seluruh persiapan berjalan maksimal agar Sekolah Rakyat dapat beroperasi sesuai jadwal dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Andi Ina.
Rapat koordinasi difokuskan pada kesiapan ruang belajar, asrama, sarana pendukung, perlengkapan siswa, hingga sinkronisasi tugas antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar proses pembelajaran dapat dimulai tanpa kendala.
Kepada kontraktor pelaksana dari PT Waskita Karya, Ardian Saputra, Bupati menegaskan pentingnya menyelesaikan pembangunan tepat waktu tanpa mengabaikan mutu pekerjaan. Ia meminta seluruh fasilitas permanen dapat diselesaikan sesuai target pada 20 Juli 2026.
"Jangan mengejar target waktu tetapi mengorbankan kualitas bangunan. Sekolah Rakyat ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Barru, sehingga kualitasnya harus benar-benar dijaga," tegasnya.
Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap fasilitas sanitasi. Menurutnya, toilet yang bersih, higienis, dan nyaman merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat bagi para siswa.
Selain pembangunan fisik, Andi Ina meminta seluruh perlengkapan siswa segera dipastikan ketersediaannya melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial RI. Ia menilai kesiapan operasional tidak hanya ditentukan oleh selesainya pembangunan gedung, tetapi juga oleh kesiapan seluruh layanan pendukung saat siswa mulai menempati asrama.
Untuk itu, Bupati menginstruksikan setiap OPD menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Dinas Kesehatan diminta menyiapkan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh calon siswa pada hari pertama, Satpol PP mendukung pengamanan proses penerimaan siswa, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup memastikan pengelolaan sampah berjalan optimal mengingat lebih dari 500 penghuni nantinya akan beraktivitas di lingkungan Sekolah Rakyat.
"Seluruh OPD harus bergerak bersama. Jangan ada yang bekerja sendiri-sendiri. Ini adalah program negara sekaligus kebanggaan masyarakat Barru yang harus kita sukseskan bersama," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Ia meminta Kementerian Sosial RI memprioritaskan pelaku usaha lokal dalam pengadaan perlengkapan siswa serta membuka peluang kerja bagi warga Barru.
"Saya tidak ingin masyarakat Barru hanya menjadi penonton. Pengusaha lokal harus merasakan manfaat ekonomi dari hadirnya Sekolah Rakyat," tegasnya.
Hal serupa juga disampaikan terkait perekrutan tenaga pendukung, seperti petugas keamanan, juru masak, tenaga kebersihan, dan tenaga operasional lainnya. Bupati berharap proses rekrutmen mengutamakan masyarakat Barru sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sementara itu, untuk tenaga pendidik, Andi Ina menegaskan proses seleksi harus dilakukan secara profesional berdasarkan kompetensi, bukan karena hubungan keluarga maupun kedekatan pribadi. Ia juga meminta seluruh data tenaga pendidik dan tenaga pendukung disampaikan secara terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Barru.
Bupati turut mengingatkan agar proses penerimaan siswa tetap mengacu pada ketentuan pemerintah, yakni memprioritaskan keluarga kategori desil 1 dan desil 2, disertai pemerataan peserta didik dari seluruh kecamatan serta pemeriksaan kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh.
Selain itu, ia meminta PDAM Barru menjamin ketersediaan air bersih bagi Sekolah Rakyat tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat sekitar.
"Jangan sampai hadirnya Sekolah Rakyat justru menimbulkan persoalan baru. Program ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengurangi hak warga atas pelayanan air bersih," ujarnya.
Sementara itu, kontraktor pelaksana PT Waskita Karya, Ardian Saputra, memastikan seluruh fasilitas utama untuk operasional awal telah dipersiapkan. Sebanyak 330 siswa dijadwalkan mulai memasuki kawasan Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026 dengan memanfaatkan ruang belajar dan asrama sementara, sedangkan penyelesaian fasilitas permanen ditargetkan rampung pada 20 Juli 2026.
Perwakilan Kementerian Sosial RI sekaligus PIC Persiapan MPLS Sekolah Rakyat Permanen Barru, Nurlina, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil pemantauan di Sulawesi Selatan, progres persiapan Sekolah Rakyat di Barru dinilai sebagai salah satu yang paling maju dan berpotensi menjadi percontohan pelaksanaan program di daerah lain.
Rapat koordinasi turut dihadiri pimpinan OPD terkait, Kepala BPS Kabupaten Barru, tim PIC Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI, Camat Soppeng Riaja, Wakil Kepala SRT 65 Barru beserta wali asuh, Kepala Desa Lawallu, serta sejumlah undangan lainnya.
(Darman)
