Pj Sekda Jeneponto Pimpin Rakor Optimalisasi Kepesertaan JKN dan Iuran Program KP Desa
JENEPONTO (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Pemerintah Kabupaten Jeneponto memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam mengoptimalkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran iuran Program KP Desa.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si., di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (21/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Jeneponto Florinsye Tamonob, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mustakbirin, S.H., M.H., Kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto Dr. H. Alfian Afandy Syam, S.T., M.T., Ph.D., jajaran perangkat daerah terkait, serta sejumlah peserta rapat lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Jeneponto bersama BPJS Kesehatan membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan cakupan kepesertaan masyarakat dalam Program JKN. Selain itu, rapat juga menjadi forum evaluasi dan penguatan koordinasi terkait pembayaran iuran Program KP Desa.
Pj Sekda Jeneponto, Dr. Aspa Muji, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Program JKN membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, pemerintah desa, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
"Optimalisasi kepesertaan JKN dan kepatuhan pembayaran iuran merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi harus terus diperkuat agar setiap warga Kabupaten Jeneponto memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan," tegasnya.
Ia juga meminta perangkat daerah terkait untuk terus melakukan pendampingan dan pemutakhiran data kepesertaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data masyarakat yang terdaftar dalam program JKN tetap akurat sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Jeneponto, Florinsye Tamonob, memaparkan perkembangan capaian Universal Health Coverage (UHC), kondisi kepesertaan JKN di Kabupaten Jeneponto, serta evaluasi pembayaran iuran Program KP Desa.
Florinsye mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat implementasi Program JKN. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan program.
Rapat koordinasi berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan pertukaran masukan dari para peserta. Sejumlah rekomendasi disepakati sebagai bahan tindak lanjut untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan BPJS Kesehatan berkomitmen meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, memperbaiki kualitas data kepesertaan, serta mendorong kepatuhan pembayaran iuran Program KP Desa.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya akses pelayanan kesehatan yang semakin merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto.
(Basri Tola)
