Bupati Barru Tegaskan Pengawasan Bukan untuk Mencari Kesalahan, Tapi Mencegah Masalah
BARRU (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Andi Ina saat membuka secara resmi Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Barru Tahun 2026 di Baruga Pettu Adae, Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru, Selasa (8/9/2026).
LARWASDA tahun ini menjadi pelaksanaan perdana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Kegiatan tersebut diinisiasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barru sebagai forum evaluasi, koordinasi, sekaligus penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Andi Ina mengapresiasi Inspektorat Daerah yang telah menggagas pelaksanaan LARWASDA. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak semestinya dipandang hanya sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan.
“Pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih daripada itu merupakan instrumen pembinaan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Andi Ina.
Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengelola anggaran agar memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap satu sen anggaran yang Ibu dan Bapak kelola harus ada pertanggungjawabannya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru. Tidak ada yang lain,” tegasnya.
Bupati Minta Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti
Dalam forum tersebut, Bupati secara khusus meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak menunda tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun hasil pengawasan Inspektorat.
Menurutnya, penyelesaian temuan secara cepat dan tepat merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencegah persoalan berkembang menjadi lebih besar.
“Temuan BPK itu jangan ditunda. Segeralah ditindaklanjuti. Karena temuan BPK bisa menjadi bom waktu bagi kita jika tidak segera diselesaikan,” katanya.
Andi Ina juga mengingatkan aparatur agar menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi dan pencegahan, sehingga tidak berujung pada persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai di akhir masa pensiun, yang seharusnya Ibu dan Bapak memasuki masa pensiun dengan bahagia, justru menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.
Tegaskan Tak Ada Mahar untuk Bupati dan Wakil Bupati
Di hadapan jajaran pemerintah daerah, Andi Ina juga menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Barru tidak meminta maupun mengharapkan imbalan pribadi dari aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia meminta seluruh jajaran fokus bekerja, mengelola anggaran sesuai ketentuan, serta memberikan kinerja terbaik untuk kepentingan masyarakat.
“Silakan Ibu dan Bapak mengelola anggaran dengan baik. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jangan berharap ada mahar yang diberikan kepada Ibu Bupati atau Pak Wakil untuk apa pun. Itu tidak ada,” tegasnya.
Menurut Andi Ina, integritas dan kinerja harus menjadi landasan utama bagi setiap aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Dorong Peningkatan Capaian MCP KPK
Selain tindak lanjut hasil pemeriksaan, Bupati juga meminta seluruh OPD memaksimalkan pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Ia berharap peningkatan capaian MCP dilakukan bukan semata-mata karena kewajiban administratif, tetapi lahir dari kesadaran dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dalam mencegah potensi penyimpangan.
“Saya berharap MCP itu kita laksanakan karena kesadaran diri sendiri dan tanggung jawab diri sendiri. Perlihatkan bahwa MCP yang dulu kita masih kuning, insya Allah kita akan menjadi daerah yang hijau,” harapnya.
Andi Ina menilai penguatan sistem pengawasan membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintahan, mulai dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).
Minta Jajaran Tak Hadapi Masalah Sendiri
Menutup sambutannya, Andi Ina mengajak seluruh jajaran pemerintahan membangun komunikasi dan kebersamaan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tugas.
Ia meminta pimpinan OPD, camat, lurah, maupun kepala desa tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi bersama.
“Kalau ada masalah, jangan berpikir ini adalah masalah yang ada di diri kita sendiri. Bagilah masalah itu kepada kami, agar beban yang kita dapatkan bisa diringankan dan insya Allah kita akan mencari solusi terbaik untuk keselamatan kita semuanya,” ungkapnya.
Bupati berharap LARWASDA menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengawasan, mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Dana Desa, dan Dana BOS.
Sementara itu, berdasarkan laporan panitia, LARWASDA juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap pengendalian internal dan manajemen risiko, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pengelola Dana BOS, auditor, serta Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Inspektorat.
Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2026, evaluasi capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyampaian rekomendasi kepada perangkat daerah hingga pemerintah desa, serta diskusi dan penguatan komitmen tindak lanjut.
Melalui penguatan pengawasan dan kolaborasi seluruh jajaran, Pemerintah Kabupaten Barru berharap tata kelola pemerintahan semakin akuntabel sekaligus mendukung terwujudnya visi daerah: Barru Berkeadilan, Maju Berkelanjutan, dan Sejahtera Lebih Cepat.
(Darman)
