TAKALAR (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS
Keluhan masyarakat terkait dugaan keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram bersubsidi mendapat perhatian Polres Takalar. Petugas bersama instansi terkait turun langsung memantau ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG bersubsidi di sejumlah titik, Selasa (8/9/2026).
Pengecekan dilakukan Unit III Tipidter Satreskrim Polres Takalar bersama Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian. Tim yang dipimpin Kanit III Tipidter Satreskrim Polres Takalar, Iptu H. Andri Surahman, S.H., M.H., mulai melakukan pemeriksaan sekitar pukul 10.30 Wita.
Sejumlah lokasi yang didatangi yakni SPBU Kalabbirang dan SPBU Kalampa. Petugas juga mengecek ketersediaan LPG 3 kilogram di pangkalan yang berada di sekitar SPBU Kalabbirang.
Pemeriksaan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasokan di lapangan sekaligus menelusuri faktor yang menyebabkan masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM dan LPG bersubsidi.
Di SPBU Kalabbirang dengan nomor 74.922.02, pengawas SPBU, Ilyas, menyampaikan bahwa stok Pertalite dan Biosolar masih tersedia saat pemeriksaan berlangsung. Meski demikian, tingginya permintaan masyarakat membuat ketersediaan BBM perlu terus dipantau.
Kondisi serupa ditemukan di SPBU Kalampa. Saat petugas melakukan pemeriksaan, Pertalite dan Biosolar juga masih tersedia. Pengawas SPBU, Basir, tidak berada di lokasi sehingga petugas melakukan komunikasi melalui sambungan telepon.
Selain BBM, tim mengecek pangkalan LPG 3 kilogram di Jalan Kalabbirang, Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang. Dari hasil pemeriksaan, tersedia sekitar 300 tabung LPG 3 kilogram dengan harga jual Rp18.500 per tabung.
Pengelola pangkalan menyebut tingginya kebutuhan selama musim kemarau menjadi salah satu faktor meningkatnya penyerapan LPG bersubsidi. LPG tersebut juga digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk menunjang penggunaan pompa air dalam pengairan sawah dan ladang.
Berdasarkan pemantauan sementara, petugas belum menemukan kondisi stok BBM maupun LPG yang benar-benar kosong di lokasi yang diperiksa. Namun, ketersediaan yang ada tetap perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
Sejumlah faktor masih menjadi perhatian untuk ditelusuri, mulai dari meningkatnya konsumsi pada musim kemarau, lonjakan permintaan pada waktu tertentu, antrean kendaraan di SPBU, hingga kemungkinan keterlambatan pasokan dari agen, SPBE maupun depot.
Kanit III Tipidter Satreskrim Polres Takalar Iptu H. Andri Surahman mengatakan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya stok, tetapi juga untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran.
“Kami turun langsung menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Dari pengecekan sementara, Pertalite, Biosolar dan LPG 3 kilogram masih tersedia, tetapi memang kebutuhan masyarakat cukup tinggi, terutama pada musim kemarau. Karena itu, kami akan terus melakukan monitoring untuk memastikan distribusinya berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan,” kata Andri.
Polres Takalar selanjutnya akan berkoordinasi dengan pengelola SPBU, pangkalan LPG, Pertamina, serta instansi terkait untuk mencermati rantai pasok dan distribusi. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mencocokkan data pasokan, penyaluran dan stok yang tersedia di lapangan.
Andri juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM dan LPG bersubsidi secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Masyarakat diminta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan penimbunan, penjualan yang tidak sesuai ketentuan, atau bentuk penyimpangan lainnya.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat mengganggu ketersediaan bagi masyarakat lainnya. Jika ada yang menemukan indikasi penyelewengan, penimbunan, atau penjualan LPG dan BBM bersubsidi yang tidak sesuai aturan, silakan segera laporkan kepada pihak berwenang,” ujarnya.
Polres Takalar memastikan pemantauan akan dilakukan secara berkala. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga distribusi energi bersubsidi tetap berjalan lancar sekaligus mencegah potensi gangguan pasokan yang dapat merugikan masyarakat.
(Muhammad Rizal)
