Realisasi Pendapatan Barru Tertinggi di Sulsel, Capai 73,17 Persen
BARRU (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Pengelolaan APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 menunjukkan capaian positif. Hingga 10 September 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai 73,17 persen, tertinggi dibandingkan pemerintah daerah lainnya di Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut juga berada 13,43 poin persentase di atas rata-rata nasional yang tercatat 59,74 persen. Barru disusul Kabupaten Pangkep dengan 72,94 persen dan Kabupaten Sidrap sebesar 71,38 persen.
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB se-Sulawesi Selatan di Hotel Mercure Makassar, Jumat (18/9/2026).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, realisasi pendapatan Barru mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang optimal di tengah tantangan peningkatan pendapatan daerah.
“Di tengah tantangan pengelolaan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah, Kabupaten Barru menunjukkan kinerja optimal dengan realisasi pendapatan 73,17 persen, tertinggi di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Selain pendapatan, realisasi belanja Barru hingga periode yang sama mencapai 55,69 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 48,73 persen.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari mengapresiasi kinerja perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan APBD 2026. Namun, ia mengingatkan agar capaian realisasi tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada kualitas dan manfaat program bagi masyarakat.
“Jangan hanya mengejar realisasi, tetapi pastikan kualitas belanja dan hasil pembangunan tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan, dengan tetap mengedepankan efektivitas, ketepatan sasaran, dan manfaat bagi masyarakat.
Sumber: LRA 2026 Pemda se-Sulawesi Selatan per 10 September 2026 (data diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, TA 2026.
(Darman)
