Ketua Debalang Negeri Tebo Soroti Sengketa Lahan Proyek Pipa Migas, Minta Hak Lansia 74 Tahun Dilindungi
TEBO (JAMBI), DIMENSITIVINEWS.COM
Persoalan dugaan penyerobotan lahan dan perusakan tanaman kelapa sawit milik Marzuki (74), warga Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dalam proyek pemasangan pipa gas milik PT Montd'Or Oil Tungkal Ltd yang dikerjakan PT Olindo Nusa Surya, mendapat perhatian dari Ketua Debalang Negeri Lembaga Adat Melayu Jambi (LAMJ) Kabupaten Tebo, Hafizan Romy Faisal.
Romy menyatakan keprihatinannya atas persoalan yang kini tengah ditangani Satreskrim Polres Tebo tersebut. Menurutnya, konflik ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat, penghormatan terhadap hukum adat, serta kepastian hukum.
"Kami mengingatkan pihak PT Montd'Or Oil Tungkal Ltd dan PT Olindo Nusa Surya agar benar-benar menerapkan prinsip clear and clean sebelum melakukan penanaman pipa. Status lahan harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan dengan masyarakat," tegas Romy, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai sangat memprihatinkan apabila seorang warga lanjut usia harus memperjuangkan tanah dan tanaman yang diyakininya sebagai hak miliknya di tengah pelaksanaan proyek perusahaan besar.
Menurut Romy, investasi di sektor minyak dan gas bumi memang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta mengedepankan prinsip keadilan.
Soroti Persoalan Penggunaan Lahan
Selain persoalan lahan milik Marzuki, Romy juga menyinggung polemik sebelumnya terkait rencana perusahaan memanfaatkan jalan TMMD Kunangan–Sungai Bengkal untuk kepentingan pemasangan pipa migas.
Ia mengaku mengetahui persoalan tersebut dan menilai perlu adanya evaluasi terhadap pendekatan perusahaan dalam menyelesaikan persoalan penggunaan lahan di tengah masyarakat.
"Menurut pantauan kami, perusahaan ini memang sangat bandel. Awalnya dulu, saya tahu betul mereka sempat mau menggunakan jalan TMMD milik masyarakat. Begitu tidak bisa memanfaatkan jalan TMMD itu, sekarang mereka malah membuat keributan baru di lahan warga," ungkapnya.
Romy juga mempertanyakan mekanisme pemberian kompensasi lahan yang menurutnya perlu ditelusuri lebih jauh, terutama apabila terdapat lebih dari satu pihak yang mengklaim memiliki hak atas objek tanah yang digunakan.
Ia menilai penyelesaian kompensasi seharusnya dilakukan dengan terlebih dahulu memverifikasi seluruh pihak yang memiliki klaim atau kepentingan hukum atas lahan tersebut.
"Mereka hanya memberikan kompensasi kepada satu pihak, sementara di sisi lain masih ada pihak lain yang juga mengklaim memiliki dasar hak atas tanah tersebut. Seharusnya, jika memang belum ada kesepakatan, perusahaan mempertimbangkan alternatif jalur lain," katanya.
Pertanyakan Dasar Pergeseran Lahan
Sorotan lainnya diarahkan pada Berita Acara Pergeseran Lahan yang dikaitkan dengan Nur Alamsyah, yang diduga menjadi salah satu dasar pelaksanaan pemasangan pipa migas di lokasi yang sedang dipersoalkan.
Menurut Romy, dokumen berita acara pergeseran lahan perlu diperiksa secara cermat karena tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan bukti kepemilikan tanah.
Ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan di lokasi tersebut, termasuk apakah seluruh pihak yang memiliki kepentingan atas tanah telah dilibatkan dan memberikan persetujuan.
Romy meminta agar status dokumen, proses penerbitan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam berita acara tersebut ditelusuri secara menyeluruh.
Dari perspektif hukum adat Melayu Jambi, ia mengingatkan bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga sumber kehidupan dan warisan keluarga yang harus dihormati.
Nilai-nilai adat yang berlandaskan falsafah "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" mengajarkan pentingnya kejujuran, musyawarah, penghormatan terhadap hak sesama, dan keadilan dalam menyelesaikan persoalan.
Sementara itu, dalam perspektif hukum positif, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kepemilikan pribadi dan perlindungannya dari pengambilalihan secara sewenang-wenang.
Romy menegaskan bahwa pemberian kompensasi kepada satu pihak tidak serta-merta mengakhiri persoalan apabila masih terdapat klaim hak dari pihak lain yang belum diverifikasi dan diselesaikan.
Minta Polres Tebo Usut Tuntas
Atas persoalan tersebut, Romy meminta Satreskrim Polres Tebo melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk memeriksa keabsahan Berita Acara Pergeseran Lahan yang dikaitkan dengan Nur Alamsyah.
Ia juga meminta penyidik menelusuri pihak-pihak yang menerima kompensasi, dasar pembayaran, serta dokumen yang menjadi landasan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan pipa di lokasi yang disengketakan.
"Polisi harus mengusut tuntas masalah ini, termasuk aliran dana pembebasan lahannya. Debalang Negeri berkomitmen mengawal persoalan ini agar hak warga lanjut usia yang sedang memperjuangkan keadilan dapat terlindungi," tegas Romy.
Menurutnya, pembangunan proyek energi nasional harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat. Jangan sampai pembangunan infrastruktur telah berjalan, sementara persoalan hak atas tanah yang digunakan belum mendapatkan penyelesaian secara adil.
Polres Tebo Mulai Periksa Saksi
Sebelumnya, Satreskrim Polres Tebo telah melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi lahan milik Marzuki pada Selasa (3/11/2026).
Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Setiawan, menyampaikan bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk dari pihak perusahaan.
Sementara itu, Kanit Pidum Satreskrim Polres Tebo, Ipda Sumarlin, pada Jumat (6/11/2026), membenarkan bahwa Kepala Desa Kunangan telah dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap pihak PT Olindo Nusa Surya juga dijadwalkan berlangsung pada pekan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Olindo Nusa Surya belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang disampaikan awak media melalui pesan WhatsApp terkait dugaan penggunaan lahan dan sorotan Ketua Debalang Negeri LAMJ Kabupaten Tebo.
Redaksi tetap membuka ruang bagi PT Olindo Nusa Surya maupun PT Montd'Or Oil Tungkal Ltd untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, dan hak jawab guna memastikan pemberitaan tetap berimbang.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat. Penelusuran fakta, kepastian status lahan, serta penyelesaian hak-hak pihak yang berkepentingan diharapkan dapat dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Herman)
