MAKASSAR (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain, mengecam dugaan intimidasi dan pernyataan bernada ancaman terhadap insan pers yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di Kota Parepare.
Djaya Jumain, yang juga merupakan mantan jurnalis RCTI dan Kompas TV, menyayangkan adanya pernyataan yang diduga berpotensi menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis bagi jurnalis, terlebih jika disampaikan oleh seorang pejabat publik.
Menurutnya, kemerdekaan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik dan pemberitaan terhadap kebijakan pemerintah merupakan fungsi kontrol sosial yang dilindungi konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
"Sebagai mantan jurnalis, saya memahami bagaimana beratnya tugas insan pers dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai muncul pernyataan yang justru membahayakan keselamatan jurnalis ketika menjalankan tugasnya. Kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan permusuhan, melainkan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi," tegasnya.
Ia secara khusus meminta Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, memberikan klarifikasi terbuka terkait pernyataan "halal darah media" yang disebut-sebut disampaikan dalam rapat monitoring Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Djaya menilai, apabila pernyataan tersebut benar disampaikan, perlu ada penjelasan mengenai maksud dan konteksnya agar tidak menimbulkan keresahan maupun persepsi ancaman di kalangan insan pers.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap sikap dan tuntutan kelompok Media Parepare Melawan yang meminta permintaan maaf secara terbuka, klarifikasi resmi, serta penghentian segala bentuk tindakan intimidasi terhadap jurnalis.
Menurut Djaya, apabila terdapat pemberitaan yang dianggap tidak benar atau merugikan, pejabat publik memiliki mekanisme penyelesaian melalui hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jangan ada pembiaran terhadap tindakan atau pernyataan yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Jika terdapat pemberitaan yang dianggap tidak benar, tersedia mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers. Bukan dengan intimidasi ataupun ancaman," ujarnya.
LBH Suara Panrita Keadilan menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Djaya kembali mengingatkan bahwa jurnalis bukanlah musuh pemerintah, melainkan mitra kritis dalam mengawal demokrasi, transparansi, dan kepentingan masyarakat.
"Jabatan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik. Kami meminta seluruh pihak menghormati profesi jurnalis dan menjamin keselamatan insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik," pungkasnya.
(Darman)
