Wakil Bupati Barru Hadiri Rakorbangda Sulawesi 2025, Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Pembangunan Berkeadilan
Makassar (Sulawesi Selatan), dimensitivinews.com
Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah (Rakorbangda) Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat sore.
Rakorbangda yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya, menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional di tingkat daerah.
Dalam arahannya, Wamendagri menekankan pentingnya:
Sinergi antarpemerintah daerah
Inovasi dan percepatan kinerja
Pemanfaatan program nasional untuk pertumbuhan daerah
Peran swasta dalam investasi dan penciptaan lapangan kerja
Wamendagri juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil masuk 10 besar daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik secara nasional.
1. Percepatan realisasi APBD
2. Inovasi PAD yang tidak membebani masyarakat
3. Pemanfaatan program strategis nasional
4. Kemudahan investasi swasta
Wamendagri turut menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2025 yang harus digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dalam sesi diskusi, Wakil Bupati Barru menyatakan bahwa:
“Kebijakan mandatory spending dan SPM menuntut penyesuaian besar dalam struktur anggaran, sehingga beberapa janji politik perlu dijadwal ulang atau disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.”
Dukungan terhadap Pelabuhan Garongkong dan sektor pertambangan rakyat
Keseimbangan antara belanja wajib dan program prioritas masyarakat
Koordinasi aktif dengan pemerintah pusat untuk solusi yang adil dan pro-rakyat
“Kami tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pemenuhan belanja wajib dengan pelaksanaan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” ujar Wabup Abustan.
Memperkuat PAD tanpa membebani rakyat
Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui program strategis nasional
Memastikan kebijakan pembangunan berjalan dengan prinsip keadilan dan efisiensi
(Darman)
