Rakerkonprov Apindo Sulsel 2025 Dibuka: Sekda Jufri Rahman Tekankan Iklim Usaha Kondusif dan Serapan Tenaga Kerja sebagai Prioritas
Makassar (Sulawesi Selatan), dimensitivinews.com.
Suasana Ballroom Claro Hotel Makassar pada Senin, 10 November 2025, tampak dipenuhi oleh para pelaku usaha, pejabat pemerintah, dan tokoh penting lainnya. Hari itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman, secara resmi membuka Rapat Kerja Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan. Acara tahunan ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi, merumuskan strategi, dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor usaha di Sulsel.
Rakerkonprov kali ini mengangkat tema sentral yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, yaitu "Peran Sektor Industri dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Serapan Tenaga Kerja di Sulsel". Tema ini mencerminkan komitmen Apindo dan Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan sektor industri sebagai motor penggerak utama.
Dalam sambutannya, Jufri Rahman menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Apindo atas peran aktifnya sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya memperbaiki iklim usaha dan menciptakan lapangan kerja di Sulawesi Selatan. Ia menekankan bahwa Rakerkonprov bukan hanya sekadar agenda rutin tahunan, melainkan sebuah forum strategis yang menjadi wadah untuk menyelaraskan langkah, mengevaluasi kebijakan, serta merumuskan strategi bersama demi kemajuan sektor usaha di Sulsel.
"Kita tentu semua menyadari bahwa dinamika ekonomi global dan nasional terus menghadirkan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Mulai dari fluktuasi harga komoditas yang sulit diprediksi, disrupsi teknologi yang mengubah lanskap bisnis secara fundamental, hingga isu ketenagakerjaan yang menuntut adaptasi cepat dan inovasi berkelanjutan," ujar Jufri dengan nada serius, saat membuka secara resmi Rakerkonprov 2025.
Lebih lanjut, Jufri menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel memiliki komitmen penuh untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berdaya saing. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang berpihak pada dunia usaha, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
"Melalui regulasi ini, kami memberikan jaminan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi para investor, termasuk melalui sistem perizinan daring yang lebih efisien dan transparan. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas, baik fisik maupun digital, guna mendukung investasi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan," tambahnya.
Jufri juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan dinamis. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi atas berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan sektor usaha di Sulsel, serta merumuskan strategi inovatif untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan global.
"Rakerkonprov ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, serta mendukung percepatan pencapaian program-program prioritas pembangunan di Sulawesi Selatan. Kami juga mengharapkan dukungan dan doa dari kita semua agar berbagai agenda pembangunan yang kita jalankan dapat berhasil dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulsel," harapnya dengan penuh optimisme.
Acara pembukaan Rakerkonprov Apindo Sulsel 2025 ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Sekjen DPN Apindo Alloysius Budi Santoso, Ketua DPP Apindo Sulsel Suhardi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel Yasir Machmud, unsur Forkompinda Sulsel, para direktur perusahaan, pelaku usaha dari berbagai sektor, serta perwakilan dari organisasi masyarakat sipil dan media massa.
(Arfah Adha Mansyur)
