BARRU (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Plus yang membahas kesiapsiagaan daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 M.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Kantor Bupati Barru, Jumat (13/3/2026), dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Abustan menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri RI agar pemerintah daerah mengidentifikasi potensi kerawanan sekaligus menyiapkan langkah antisipasi menjelang perayaan Idul Fitri.
Menurutnya, berdasarkan kajian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barru, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Salah satunya terkait kemungkinan berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak akan berdampak signifikan di Kabupaten Barru karena jumlah umat Hindu yang merayakan Nyepi relatif sedikit.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan takbiran keliling atau pawai akbar guna menghindari potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, penggunaan petasan dan kembang api juga menjadi perhatian, terutama di kawasan permukiman padat yang sebagian rumahnya masih berbahan bambu maupun atap rumbia yang rawan kebakaran.
Di sektor ekonomi, Wakil Bupati menyoroti dinamika harga sejumlah komoditas, khususnya cabai, yang mengalami kenaikan dari sekitar Rp25.000 per kilogram menjadi Rp50.000–Rp55.000 per kilogram.
Meski demikian, ia menyebutkan harga tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat menembus lebih dari Rp70.000 per kilogram.
“Kenaikan harga ini juga dapat menjadi peluang bagi petani cabai untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik,” ujarnya.
Rakor tersebut juga membahas ketersediaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang sangat dibutuhkan oleh nelayan. Beberapa SPBU di wilayah Barru dilaporkan mengalami keterbatasan stok sehingga menimbulkan antrean kendaraan.
Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan BBM tersebut.
Selain itu, rapat juga menyoroti tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 12 desa di Kabupaten Barru yang saat ini sedang berlangsung. Beberapa desa dinilai memiliki potensi kerawanan karena jumlah calon yang cukup banyak serta dinamika sosial di masyarakat.
Dalam aspek keamanan, Abustan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi pencurian rumah kosong saat musim mudik Lebaran. Ia mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.
Kelancaran arus lalu lintas juga menjadi perhatian utama mengingat Kabupaten Barru dilintasi jalur Trans Sulawesi sepanjang sekitar 78 kilometer yang merupakan jalur utama kendaraan antardaerah di Sulawesi.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan kondisi jalan tetap aman dilalui, termasuk melalui penanganan jalan berlubang, pemasangan rambu lalu lintas, serta peningkatan penerangan jalan di sejumlah titik rawan kecelakaan.
Dalam rakor tersebut juga dibahas program Masjid Ramah Pemudik yang digagas bersama Kementerian Agama RI. Sebanyak 45 masjid di enam kecamatan telah disiapkan sebagai tempat singgah bagi para pemudik yang melintas di jalur Trans Sulawesi dan akan dibuka selama 24 jam.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Barru Kompol A. Rahmat menyampaikan pihaknya telah menyiapkan pengamanan Idul Fitri melalui peningkatan patroli, kegiatan Bhabinkamtibmas, serta pendirian dua pos pengamanan terpadu di Pos 700 Lalu Lintas Barru dan Pos Kupa.
Polres Barru juga menyediakan layanan penitipan kendaraan bagi masyarakat yang hendak mudik agar kendaraan tetap aman selama ditinggalkan.
Di sisi lain, Ketua Pengadilan Negeri Barru Ricco Imam Vinayzar, S.H., M.H. menyampaikan bahwa pelayanan hukum tetap berjalan hingga 17 Maret 2026, sebelum memasuki masa libur Lebaran dan akan kembali dibuka pada 25 Maret 2026.
Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Barru, H. Husni Abbas, juga menyampaikan sejumlah hal terkait pelaksanaan ibadah selama Ramadan hingga Idul Fitri, termasuk kemungkinan adanya perbedaan penetapan awal Lebaran di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Barru menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan alternatif lokasi salat Id bagi masyarakat yang lebih dahulu merayakan Idul Fitri.
“Jika ada kelompok masyarakat yang lebih dulu melaksanakan Idul Fitri, kita sudah menyiapkan alternatif tempat salat Id agar pelaksanaannya tetap tertib dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Barru H. Umar, S.KM melaporkan pihaknya telah menyiapkan posko terpadu serta terus memantau kondisi cuaca, mengingat Kabupaten Barru memiliki tujuh sungai besar yang berpotensi menimbulkan genangan saat curah hujan tinggi.
Pemerintah daerah juga meminta layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas tetap siaga selama masa libur Lebaran. Selain itu, masyarakat diingatkan dapat menghubungi layanan darurat 112 selama 24 jam apabila terjadi keadaan darurat seperti kecelakaan, kebakaran, maupun gangguan keamanan.
Di akhir rapat, Wakil Bupati Barru berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan sinergi agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman.
“Semua yang telah kita bahas hari ini diharapkan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi sesuai tugas dan kewenangannya. Mudah-mudahan perayaan Idul Fitri tahun ini berjalan aman, tertib, dan kondusif,” tutupnya.
(Darman)
