DPRD Barru Desak Penanganan Cepat Jalan Longsor, Anggaran BTT Siap Digunakan
BARRU (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi untuk membahas penanganan jalan longsor di sejumlah ruas strategis, Senin (27/4/2026).
Rapat tersebut menyoroti kerusakan parah pada ruas jalan poros Ralla–Bette di Desa Mattirowali serta ruas Punranga–Gattareng yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
RDP dihadiri Sekretaris Daerah Barru Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., Asisten I Setda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Abu Bakar, S.Sos., M.Si., jajaran OPD terkait, serta Camat Tanete Riaja dan Camat Pujananting.
Dalam forum itu, Kepala Desa Gattareng menyampaikan kondisi terparah terjadi di jalur Punranga. Sementara Kepala Desa Mattirowali mengungkapkan akses jalan di wilayah Parinring telah terputus selama sekitar dua tahun.
“Jika tidak segera ditangani, akses masyarakat menuju Pujananting tidak bisa dilalui sama sekali,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Barru Herman Jaya mendorong pemerintah daerah segera memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat.
“Anggaran BTT bisa dialihkan secara parsial untuk penanganan mendesak, jika memungkinkan secara aturan,” katanya.
Sekretaris Daerah Barru Andi Syarifuddin menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum telah mengusulkan pergeseran anggaran melalui BTT untuk sejumlah pekerjaan prioritas. Di antaranya, rekonstruksi ruas jalan sebesar Rp870 juta, ruas Punranga–Gattareng Rp400 juta, tahap kedua Rp360 juta, dan tahap ketiga Rp160 juta.
“Total kebutuhan anggaran untuk beberapa titik mencapai sekitar Rp2,5 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, penggunaan BTT harus melalui mekanisme yang berlaku, termasuk penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar penetapan kondisi darurat.
Sementara itu, Kepala BKAD Barru Abu Bakar menyebutkan bahwa anggaran BTT saat ini masih tersedia sekitar Rp4,2 miliar.
“Kebutuhan mendesak diperkirakan sekitar Rp1,8 miliar, sehingga masih ada sisa anggaran yang cukup untuk penanganan darurat,” ujarnya.
RDP tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan penerbitan SK Bupati, penanganan segera titik longsor di jalur Punranga dan Parinring, serta penguatan koordinasi lintas OPD agar pelaksanaan berjalan efektif dan tepat sasaran.
DPRD Barru menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan infrastruktur tersebut demi menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
(Darman)
