Pemkab Takalar dan Jeneponto Perkuat Sinergi Pelaporan Program Strategis Nasional
JENEPONTO (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Pemerintah Kabupaten Takalar melakukan audiensi, koordinasi, dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto terkait pelaksanaan penginputan dan validasi pelaporan Program Strategis Nasional. Kegiatan berlangsung di Kantor Bupati Jeneponto, Selasa (7/4/2026).
Kunjungan kerja ini diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Maskur, S.Ag., M.H., CGCAE, didampingi Sekretaris Bappeda, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Inspektorat, serta tim teknis terkait.
Rombongan Pemkab Takalar dipimpin Kepala Inspektorat bersama jajaran, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Takalar. Kehadiran kedua perangkat daerah tersebut mencerminkan komitmen dalam memperkuat fungsi pengawasan dan perencanaan pembangunan yang terintegrasi.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas aspek teknis dan strategis, khususnya mekanisme penginputan data dan validasi pelaporan Program Strategis Nasional. Pembahasan difokuskan pada upaya memastikan data yang dilaporkan akurat, konsisten, dan tepat waktu sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar daerah dalam penguatan pengawasan internal serta sinkronisasi perencanaan pembangunan. Diskusi turut menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam menghadapi tantangan pengelolaan data di era digital.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Maskur, menegaskan bahwa koordinasi lintas daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelaporan program nasional.
“Koordinasi dan konsultasi seperti ini penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta memastikan pelaporan program strategis nasional berjalan optimal, akurat, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung program prioritas nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan berlangsung dalam suasana konstruktif dan diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
(Basri Tola)
