Pemkab Barru Perkuat Komitmen Jaminan Kesehatan, Targetkan Kepesertaan Aktif BPJS Tetap di Atas 80 Persen
Parepare (Sulawesi Selatan), dimensitivinews.com
Pemerintah Kabupaten Barru kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., saat menghadiri Rapat Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Triwulan II Tahun 2026 di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Senin (13/7/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Rekonsiliasi Iuran, Andi Syarifuddin menegaskan bahwa forum rekonsiliasi merupakan agenda strategis untuk mengevaluasi perkembangan kepesertaan BPJS Kesehatan, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Barru untuk mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang telah diraih.
"Kami harus memastikan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kabupaten Barru tidak boleh berada di bawah 80 persen. Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen agar tidak ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan," tegas Andi Syarifuddin.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan. Namun demikian, ia mengakui bahwa upaya tersebut dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah daerah.
Meski berada di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Barru optimistis target kepesertaan aktif BPJS Kesehatan tetap dapat dipertahankan melalui pengelolaan anggaran yang efektif serta sinergi yang kuat dengan BPJS Kesehatan.
"Kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Barru dan BPJS Kesehatan sangat penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Ke depan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus lebih cermat, terukur, dan akuntabel dalam merencanakan serta mengalokasikan anggaran iuran BPJS Kesehatan," ujarnya.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.
Rapat rekonsiliasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare beserta jajaran.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Barru dan BPJS Kesehatan diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam menyusun langkah-langkah strategis guna menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempertahankan status UHC Prioritas demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Barru.
(Darman)
