BARRU (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Kabupaten Barru menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang dikunjungi langsung Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP., M.Si., dalam agenda Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu, Rabu (9/9/2026).
Kunjungan tersebut untuk melihat langsung penerapan **Transformasi Posyandu Era Baru** berbasis enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan masyarakat hingga tingkat desa.
La Ode Ahmad terlebih dahulu diterima Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, di Rumah Jabatan Bupati Barru. Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja.
Dalam kesempatan itu, Abustan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan Posyandu di Barru. Ia menyebut kehadiran langsung Dirjen Bina Pemdes menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memastikan transformasi Posyandu berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Saat ini, Barru memiliki **274 Posyandu** yang tersebar di tujuh kecamatan. Sebanyak 199 Posyandu telah memiliki surat keputusan terkait implementasi enam bidang SPM. Pemkab Barru menargetkan seluruh Posyandu telah memiliki SK dan mampu menjalankan fungsi Posyandu Era Baru secara optimal pada akhir 2026.
“Posyandu perlu terus dikuatkan. Jika berjalan dengan baik, berbagai persoalan masyarakat dapat diketahui dan ditangani lebih cepat,” ujar Abustan.
Sementara itu, La Ode Ahmad mengatakan kunjungannya merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melihat kondisi desa secara langsung serta menghimpun kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami datang untuk melakukan collecting, melihat dan mencatat apa yang paling dibutuhkan oleh desa-desa di Barru. Setelah persoalannya teridentifikasi, kita akan bersama-sama mencari solusi yang paling memungkinkan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi capaian pembangunan desa di Barru. Dari 40 desa yang ada, 34 desa telah berstatus mandiri dan enam desa berstatus maju. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus mendorong inovasi pembangunan desa.
La Ode Ahmad menegaskan, Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Melalui transformasi berbasis enam bidang SPM, Posyandu diharapkan menjadi wadah pelayanan masyarakat yang lebih komprehensif sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Ia juga mendorong pemerintah daerah dan desa memperkuat ketahanan pangan dengan memetakan kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan potensi desa.
“Jangan abai dengan desa. Kalau kita ingin membangun daerah, maka bangunlah desa dan kelurahannya. Karena masyarakat tinggal dan tumbuh di desa,” tegasnya.
Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Nitta Rosalin, S.E., M.A., menambahkan, kegiatan asistensi, monitoring, dan evaluasi di Desa Siddo merupakan bagian dari percepatan Transformasi Posyandu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Usai kegiatan, rombongan meninjau Posyandu Al-Amanah di Dusun Congko, Desa Siddo, untuk melihat langsung pelaksanaan pelayanan bersama pengurus dan kader Posyandu.
Kunjungan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, TP PKK, dan kader dalam mewujudkan Posyandu Era Baru yang responsif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa.
(Darman)
