Matangkan Verifikasi PUG 2026, Wabup Barru: Data Harus Akurat dan Terbukti di Lapangan
BARRU (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Pemerintah Kabupaten Barru mematangkan persiapan menghadapi Verifikasi Lapangan Penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026. Kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga selaras dengan fakta di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., saat memimpin Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan PUG di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Sabtu (24/10/2026).
Wabup Abustan menekankan, keberhasilan penilaian PUG tidak bisa hanya mengandalkan dokumen. Seluruh data yang dilaporkan wajib valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Apa yang sudah dilaporkan harus dipertahankan dan ditunjang data mutakhir sebagai bahan presentasi. Semua eviden atau bukti yang telah diunggah wajib diarsipkan dengan baik dan harus memenuhi tujuh prasyarat atau komponen inti PUG," tegasnya.
Ia meminta setiap OPD pengampu komponen penilaian untuk menguasai substansi data, memastikan pembaruan informasi, serta menyiapkan dokumen pendukung secara sistematis.
Kepada para kepala desa, Abustan juga meminta agar penganggaran dan program kerja desa ditinjau kembali agar selaras dengan prinsip PUG. Dukungan terhadap Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) harus diwujudkan dalam program konkret dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Barru, Andi Syarifuddin, memaparkan tahapan penilaian PUG, mulai dari penginputan data, penilaian mandiri (self-assessment), hingga verifikasi administrasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI.
Ia menjelaskan dinamika kelembagaan terkait peralihan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) ke Dinas Sosial yang perlu menjadi perhatian dalam koordinasi dan penyiapan dokumen.
Sekda menegaskan target Pemkab Barru adalah meningkatkan predikat penilaian PUG tahun ini.
"Saya harap pada saat verifikasi lapangan nanti, Kabupaten Barru dapat meningkatkan dan mengoptimalkan predikat nilai tertinggi sesuai target Bupati," ujarnya.
Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, Sekda juga menyoroti masih perlunya peningkatan alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) di seluruh OPD. Menurutnya, penganggaran harus terintegrasi dalam perencanaan program agar prinsip kesetaraan gender tidak berhenti di dokumen, melainkan tercermin dalam kebijakan dan pelayanan publik.
"Paparan yang disajikan nanti harus berfokus pada data konkret dan bukti nyata di lapangan, bukan sekadar penjelasan yang bersifat umum," imbaunya.
Ia mengingatkan bahwa penilaian PUG bukan sekadar mengejar predikat, melainkan mengukur sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Barru secara daring, Asisten I dan II Setda Barru, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD se-Kabupaten Barru, serta para kepala desa.
(Darman)
