Imigrasi Sulsel Gandeng LIDIK PRO, Perkuat Pencegahan PMI Non-Prosedural Lewat Desa Binaan
MAKASSAR (SULAWESI SELATAN), DIMENSITIVINEWS.COM
Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Sulawesi Selatan memperkuat sinergi lintas sektoral dengan LSM LIDIK PRO dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pelayanan publik, khususnya terkait pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan bertajuk “ngopi bareng” yang berlangsung di Fireflies, Jalan Hertasning, Makassar, dalam suasana santai namun produktif.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Imigrasi Sulsel, Friece Sumolang. Turut mendampingi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Palopo, Yogie Kashogi, serta perwakilan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare yang diwakili Andi Abu Talib.
Sementara dari pihak LIDIK PRO, hadir Sekretaris Jenderal DPN LIDIK PRO M. Darwis K, Ketua DPP LIDIK PRO Sulsel Kemal Situru, serta aktivis pemerhati PMI Sulsel, Andi Ikhsan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan program Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah preventif dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Fokus utama diarahkan pada edukasi masyarakat terkait prosedur permohonan paspor yang sesuai standar operasional guna menekan angka PMI non-prosedural.
Sekjen LIDIK PRO, M. Darwis K, mengapresiasi langkah proaktif jajaran Imigrasi Sulsel dalam membangun pelayanan publik yang berintegritas. Ia menilai kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak praktik percaloan.
“Sinergi seperti ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran yang berpotensi merugikan,” ujarnya.
Senada dengan itu, jajaran Kantor Imigrasi Palopo dan Parepare menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media dan organisasi masyarakat sipil.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selain itu, sosialisasi penggunaan paspor elektronik (e-passport) dan program-program terbaru di lingkungan Kementerian Imigrasi akan terus digencarkan.
Di akhir pertemuan, Darwis menegaskan pentingnya menjaga hubungan kemitraan yang konstruktif antara lembaga dan elemen masyarakat. Ia menilai kritik yang disertai solusi, serta komunikasi yang terbuka, akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih optimal.
“Kolaborasi yang dibangun dengan semangat kebersamaan akan menghasilkan solusi terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Arfah)
